DPR Akan Terapkan Sistem Check and Balances Terkait Pertanggungjawaban APBN

07-01-2013 / LAIN-LAIN

DPR akan menerapkan sistem check and balances, terutama pada saat membahas mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban APBN yang sedang berjalan.  “Pelaksanaan fungsi ini merupakan wewenang konstitusional DPR yang diamanatkan dan diatur dalam UUD NRI tahun 1945, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta peraturan Tata Tertib DPR-RI,”ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat membuka masa persidangan III, di Gedung Nusantara II, Senin, (7/1).

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, lanjut Marzuki, Pimpinan Dewan meminta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI melanjutkan evaluasi atas hasil pemeriksaan BPK tentang pengelolaan keuangan negara, dan memonitor tindak-lanjut yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR.

Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, paparnya, yaitu melakukan tindak lanjut ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2012, dan kegiatan pengawasan oleh tim pengawas diantaranya Tim Pengawas Pengusutan Kasus Bank Century yang telah diperpanjang masa tugasnya.

Selain itu, Tim Pengawas terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria yang sudah terbentuk agar segera melaksanakan tugas dan kegiatannya.  Sementara itu, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap TKI di luar negeri, Dewan juga akan membentuk Tim Pengawas TKI di Luar Negeri.

Terhadap Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, tambahnya, DPR juga telah memperpanjang masa tugasnya.

“Pemberian otonomi khusus merupakan kebijakan politik yang tepat untuk membangun kepercayaan bagi masyarakat di kedua daerah tersebut. Untuk itu, Dewan meminta agar dalam pelaksanaannya pemerintah terus melakukan langkah-langkah konkret yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan rakyat Aceh maupun Papua,”lanjutnya.

Dia menambahkan, Pimpinan meminta seluruh tim pengawas, baik yang telah diperpanjang masa tugasnya maupun yang baru terbentuk tersebut, dapat bekerja lebih maksimal dan menuntaskan tugas-tugas mereka pada tahun ini, karena masyarakat menanti hasil kinerja kita. (si)foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Kunjungi Tanambulava Sulteng, Matindas Dengarkan Aspirasi dan Salurkan Bantuan
04-02-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Matindas J Rumambi menyerap aspirasi dan menyerahkan bantuan kepada warga Desa Sibalaya Barat, Kecamatan...
Rocky Chandra Serukan Kewaspadaan Masyarakat Hadapi Banjir dan Longsor di Jambi
04-02-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Dapil Jambi memberikan tanggapan terkait meningkatnya bencana banjir dan longsor yang melanda di...
Rocky Candra Desak Pertamina Tanggung Jawab atas Kerugian Warga Terdampak Proyek di Jambi
02-02-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Dapil Jambi, Rocky Candra, mendesak PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya, PT Pertamina...
Novita Hardini Apresiasi Inovasi Pemkab Trenggalek Libatkan Baznas dalam Program MBG
02-02-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VII Novita Hardini, mengapresiasi inovasi Pemkab Trenggalek dalam menjalankan program Makan...